Sinergi Zakat dan BPJS Kesehatan: Dr. Sunarto Zulkifli Dorong Perlindungan Kesehatan bagi Pekerja Informal

Jakarta, 10 November 2025 — Direktur LAZ Zakat Sukses, Dr. Sunarto Zulkifli., S.TP., MM., menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Ballroom Sri Suwarsih, Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta.

Kegiatan yang mengangkat tema “Kepesertaan Program JKN pada Sektor Pekerja Platform dan Dukungan Stakeholder melalui Program CSR JKN” ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan kesehatan bagi para pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, kurir, hingga pedagang kecil — kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam sesi pemaparannya, Dr. Sunarto Zulkifli menyoroti fakta bahwa banyak pekerja informal masih kesulitan mengakses layanan kesehatan.

“Pekerja informal adalah tulang punggung ekonomi digital kita, namun banyak dari mereka belum memiliki jaminan kesehatan. Sekitar 35% pengemudi ojek online belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sementara 33% lainnya masih terbebani biaya iuran mandiri,” ungkapnya.

Ketika sakit atau mengalami kecelakaan, mereka kerap dihadapkan pada pilihan sulit: membayar biaya pengobatan yang mahal atau menunda perawatan hingga kondisi semakin parah. Kondisi ini, lanjut Dr. Sunarto, menjadi tantangan sosial yang perlu dijawab melalui kolaborasi lintas sektor.

Sebagai lembaga amil zakat, LAZ Zakat Sukses hadir dengan solusi berbasis sinergi zakat dan BPJS Kesehatan. Melalui program bantuan iuran BPJS bagi masyarakat prasejahtera dan pekerja informal, zakat berperan bukan hanya sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial dan perlindungan kesehatan umat.

“Zakat bisa menjadi jembatan akses layanan kesehatan bagi mereka yang rentan. Melalui kolaborasi ini, kami membantu membayarkan iuran JKN agar pekerja informal bisa terlindungi,” jelasnya.

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2020, potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun dana yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp42 triliun. Menurut Dr. Sunarto, optimalisasi potensi zakat melalui program perlindungan kesehatan dapat menjadi langkah konkret untuk menutup kesenjangan tersebut.

Selain melalui zakat, peran CSR perusahaan juga menjadi penting. Dr. Sunarto menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga zakat dan dunia usaha dalam mendukung pembiayaan premi BPJS Kesehatan bagi pekerja informal. Fatwa MUI No. 102 Tahun 2025 kini juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk penggunaan dana zakat dalam pembayaran iuran JKN.

Dari sisi Maqasid Syariah, inisiatif ini sejalan dengan tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program zakat yang mendukung perlindungan kesehatan berarti turut menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup para pekerja informal, sekaligus memperkuat rasa aman dan kesejahteraan keluarga mereka.

“Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang keadilan sosial. Zakat dan CSR yang berpihak pada pekerja informal berarti ikut melindungi kehidupan dan martabat mereka,” tambahnya.

Lebih jauh, Dr. Sunarto menegaskan bahwa program ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan) dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan).

Ke depan, Zakat Sukses berkomitmen untuk memperluas edukasi dan literasi zakat di kalangan masyarakat, khususnya pekerja informal, agar semakin memahami pentingnya jaminan kesehatan. Kolaborasi yang berkelanjutan antara lembaga zakat, BPJS Kesehatan, dan sektor swasta diharapkan dapat mewujudkan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

“Kami siap memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Melalui zakat, kita bisa menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tutup Dr. Sunarto.