Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto kini berada di angka 9,8 persen. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap ekonomi serta tata kelola pemerintahan.
berisikebaikan.com – 18-10-2026 — Angka keterpilihan Presiden Prabowo Subianto kini berada pada titik yang cukup mengejutkan, yakni 9,8 persen. Berdasarkan data yang diungkapkan pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pada Sabtu (17/10/2026), tren ini merupakan akumulasi dari berbagai tekanan nyata yang dialami warga di tanah air.
Analisis Jamiluddin memetakan ada lima akar masalah utama yang saling berkelindan di balik penurunan angka tersebut. Kondisi ekonomi nasional menjadi sorotan sentral dalam bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintahan hari ini.
Berikut adalah lima faktor yang dinilai memicu penurunan elektabilitas Prabowo Subianto:
Jamiluddin menyoroti bahwa faktor pertama dan yang paling krusial adalah kondisi finansial warga. Menurut Jamiluddin, “Pertama, tekanan kondisi ekonomi masyarakat. Penilaian negatif terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu utama turunnya elektabilitas Prabowo. Publik merasa daya beli melemah dan situasi ekonomi sehari-hari belum sesuai harapan.”. Kondisi ini menjadi beban utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Selain persoalan ekonomi, program-program strategis pemerintah juga mendapat sorotan tajam. Jamiluddin menyatakan, “Dua, kinerja program prioritas. Kritik tajam terhadap pelaksanaan program unggulan pemerintah, seperti pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kepercayaan publik terhadap efektivitas dan tata kelola program tersebut berdampak terhadap elektabilitas Prabowo.”. Kepercayaan publik terhadap tata kelola ini menjadi penentu penting dalam penilaian elektabilitas.
Dinamika penegakan hukum turut memberikan kontribusi pada persepsi publik. Jamiluddin menambahkan, “Persoalan penegakan hukum dan korupsi. Penilaian publik terhadap sektor hukum cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh sorotan pada beberapa kasus korupsi serta dinamika hukum yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat penegak hukum, seperti kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah.”. Selain itu, ia juga menekankan adanya sentimen negatif terkait bagaimana pemerintah menyikapi suara kritis, yang diungkapkan sebagai: “Tiga, isu politik dan penanganan kritik. Suka tidak suka memang terdapat sentimen negatif publik terkait isu politik, termasuk respons pemerintah terhadap kelompok kritis serta kasus yang melibatkan aktivis.”.
Terakhir, penurunan kepuasan terhadap jalannya demokrasi menjadi faktor kelima yang memengaruhi stabilitas penilaian masyarakat terhadap arah politik nasional di bawah pemerintahan saat ini.
Jika melihat tren penurunan angka yang cukup signifikan ini, mampukah pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik dalam waktu dekat?
Sumber: Tribun News